Bustanul Arifin

 Pakar ekonomi pertanian berpendapat praktik kartel bisa menjadi kakek atau "mbah" kegiatan korupsi karena dasarnya kegiatan itu memonopoli pasar jika tidak dilakukan sejumlah solusi.

"Kartel akan menjadi `mbah` untuk korupsi, seharusnya pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pelaku usaha yang menjadi pesaingnya, ini yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat," kata Bustanul dalam diskusi bertajuk "Politik Pangan: Menguak Dugaan Kartel Pangan Impor" di Jakarta, Senin.
Dia juga menambahkan praktik kartel bisa menjadi korupsi terorganisi dan sistematik sehingga sulit untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Bustanul merekomendasikan agar pemerintah bisa meningkatkan produksi, produktivitas, juga menyehatkan produksi.
"Logikanya jika kegiatan di hulu (produksi) beres, sangat mungkin bagi kita untuk bikin kartel di negara lain," ucapnya, menegaskan.
Bustanul juga menganjurkan adanya keterbukaan informasi harga kepada publik. Alasannya, menurut dia, ketidakterbukaan informasi mengenai harga merupakan cikal bakal kartel.
"Seperti dulu di RRI (Radio Republik Indonesia) ada pengumuman mengenai harga bawang, cabai, kalau sekarang tidak ada, ada juga tidak akan didengarkan," tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga menganjurkan adanya administrasi perdagangan, termasuk pendaftaran gudang. Selain itu, dia juga menyarankan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menguatkan aturan dalam pasal-pasal yang dinilai kurang ampuh mengatasi monopoli pasar.
Sementara itu, saran untuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, adalah meningkatkan jumlah penyuluh yang akan pensiun tahun ini. "Dari 28.000 penyuluh, sekitar 14.000-nya akan pensiun tahun ini, sehingga kalau mereka pensiun, tidak ada lagi yang mengurus masalah pangan," ujarnya.(tp)